Survillance dan Tuyul

Survillance dan Tuyul

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Sebab:
Abdullah Hehamahua
Mantan Penasehat KPK

Anak muda itu baru jadi shalat dhuha. Selesai shalat, dia langsung memanggul rangsel kecilnya lulus menuju lift.

Awak berpapasan di depan lift. Beliau mengangguk ke arah saya sambil senyum.

Saya langsung menyalaminya sambil berbisik, “semoga jadi. ” Beliau hanya senyum meringis tanpa berkata apa-apa.

Begitulah kejadian yang sering beta saksikan bertahun-tahun di lantai 6 Kantor KPK, C1, Kuningan, Jakarta Selatan. Itulah kegiatan ‘surveillance’ yang dilakukan KPK.

Ranah, tidak diberitakan pers. Apalagi sampai timbul bentrokan di antara aparat KPK dengan masyarakat.

Namun, laksana petir di siang bolong ketika Polda Metro Jaya mengatakan, polisi dalam kegiatan ‘surveillance’ berhasil membunuh enam orang penilik HRS.

Apakah tindakan polisi ini sudah terkategori sebagai pelanggaran HAM? Bahkan, pelanggaran PEDOMAN berat.

‘Surveillance’ taat Kamus berarti pegawasan. Maknanya, kesibukan ‘surveillance’ adalah suatu proses meneliti subjek tertentu oleh pihak-pihak terpaut

Apa yang dilakukan laki-laki di lantai 6 KPK di atas adalah tugas ‘surveillance’ Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mempunyai salah satu tugas, melaksanakan kegiatan ‘surveillance’.

Kesibukan ini dilakukan dalam rangka memobilisasi bahan keterangan sebanyak mungkin menghantam suatu kasus.

SOP KPK menetapkan, Dumas boleh mengabulkan kegiatan ‘surveillance’ jika sudah tersedia bukti awal yang menunjukkan terjadi suatu tindak pidana korupsi. Kegiatan ‘surveillance’ yang dilakukan insan KPK, tak ubahnya ‘tuyul’.

Sebab, kegiatan tersebut tidak diketahui siapa pun, baik oleh bangsa di TKP maupun objek yang menjadi sasaran.

SOP KPK juga menetapkan, baik di kegiatan ‘surveillance’ penyilidikan, maupun pemeriksaan, orang lain tidak boleh menyelami operasi tersebut.

Pengikut seruangan pun tidak boleh menyelami. Itulah sebabnya, lelaki di lantai 6 KPK di atas, tidak bicara sepatah pun dengan hamba mengenai tugas yang akan dilaksanakan.

Metode dan arketipe inilah yang mengakibatkan sekitar 95 persen kegiatan OTT KPK jadi. Mungkin 99 persen terdakwahnya dijatuhi hukuman di Pengadilan Tipikor.

Kapolda Metro Jaya di dalam konperensi persnya mengatakan, anggota polisi sedang melakukan kegiatan ‘surveillance’ terhadap HRS.

‘Surveillance’ kok demonstrative? Mungkin ini gaya intel Indonesia. Berjumpa dengan orang lain. lalu memperkenalkan diri, “saya intel. ”

Lucunya, Kapolda Metro Jaya mengatakan, polisi mengarahkan pengawal HRS karena membalas tembakan yang dilakukan pengawal HRS.

Apakah pengawal HRS akan menembak mobil polisi jika kenderaan tersebut berada dalam rentang jeda ratusan meter atau beberapa kilometer di belakang rombongan HRS?

Katanya ‘surveillance’ tapi kenapa berdekatan?

Kitab Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP) bab 1 angka 5 mengatakan, pengkajian adalah

“Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menjumpai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan sanggup atau tidaknya dilakukan penyidikan patuh cara yang diatur dalam undang-undang ini. ”

*Pertanyaanya, dugaan tindak pidana apa dengan dilakukan HRS sehingga harus dibuntuti?

Jika pelanggaran aturan kesehatan yang dilakukan, maka petugas sangat lebay.

Barangkali polisi dapat dipidana dengan peraturan Tipikor pasal 3. Sebab, itu menyalahgunakan kesempatan atau jabatan dengan ada dan mengakibatkan kerugikan keuangan/perekonomian negara.

Kerugian mana yang dilakukan anggota polisi tersebut. Bukankah, setiap proyek tersebut ada anggarannya.?

Kalaupun tersedia bukti HRS melakukan pelanggaran adat kesehatan, bukankah puluhan bahkan ratusan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat negara, partai politik masa kampanye pilkada, ormas, dan anggota masyarakat yang melakukan kegiatan keyakinan, kebudayaan dan perkawinan?

Namun, tidak ada penyelidikan seserius ini. Kalau pun HRS sudah ditetapkan sebagai terperiksa, saksi, apalagi tersangka sekalipun, silahkan ikuti keyakinan yang ada dalam KUHAP, khususnya pasal 112 ayat 1 serta 2 KUHAP.

Bukti atau tersangka dipanggil dengan surat resmi dalam tenggang waktu dengan proporsional. Kalau pun saksi ataupun tersangka tidak bisa hadir sebab alasan-alasan tertentu, Penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat saksi atau tersangka berada.

Polda Metro Jaya juga mengatakan, beceng yang digunakan pengawal HRS adalah asli, bukan rakitan. Belakangan, dianggap, pistol itu, rakitan.

Keluar pula pernyataan lain, penilik HRS yang merampas senjata polisi.

Jika benar, welas betul kualitas anggota polisi Polda Metro Jaya yang senjatanya sanggup dirampas warga sipil. Keanehan asing, polisi mengatakan kejadian tersebut terjadi di KM 50, tol Jakarta-Cikampek.

Mana “police line”-nya. Tunjukkan bekas tembakan yang ada di mobil polisi.

Kalau tembakan pengawal HRS tak mengenai mobil polisi atau penumpangnya, hal ini kontradiksi dengan pemberitahuan polisi yang mengatakan, pengawal HRS yang merampas senjata polisi.

Bagaimana bisa merampas senjata petugas, tapi tembakannya tidak mengenai bahan?

Mabes Polri mengutarakan, kasus penembakan 6 pengawal HRS diambil alih oleh mereka. Anggota polisi yang menembak pengawal HRS dalam pengawasan Propam karena tersedia kesalahan prosedur dalam operasi tersebut.

Apakah rakyat percaya keterangan Mabes Polri?

Bukankah secara telanjang Polda Metro Jaya sudah melakukan kebohongan terbuka? Apakah dapat disimpulkan, yang dikerjakan Polda Metro Jaya, kesalahan perseorangan, bukan institusi sehingga Mabes Polri dapat dipercaya dibanding Polda Metro Jaya?

Sebagai orang yang punya dua adik ipar, anggota polisi, saya prihatin secara runtuhnya citra polisi.

Apalagi ketika 4 tahun menjelma Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan 8 tahun lebih di KPK, Saya bergaul dan mengetahui beberapa polisi yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi.

Tidak tersedia pilihan lain dalam menyelamatkan citra kepolisian selain tindakan tegas harus diambil terhadap Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan perwira polisi yang terlibat.

Pelanggaran PEDOMAN pertama yang dilakukan polisi merupakan membuntuti perjalanan HRS.

Beliau bukan teroris, pengedar narkoba, atau tersangka yang harus dibuntuti kegiatannya. Hak asasinya sebagai warganegara untuk pergi ke mana selalu dalam wilayah Indonesia, sudah dirampas polisi.

Pelanggaran PEDOMAN kedua, polisi telah melakukan teror psikologis terhadap HRS dan keluarganya.

Pelanggaran ketiga, enam orang warga sipil yang tak bersenjata, bukan teroris, pengedar narkoba atau tersangka, dibunuh tanpa suatu proses pengadilan.

Pelanggaran keempat, aoutopsi yang dilakukan penjaga terhadap keenam jenazah pengawal HRS tanpa persetujuan keluarga.

Pelanggaran kelima, menurut pihak FPI, ada tanda-tanda penganiayaan di keenam jenazah di mana setiap jenazah terdapat lebih dari satu pelor dan mengarah ke jantung.

Hal ini merupakan pengingkaran HAM berat. Sebab, wewenang sempurna polisi dalam menghadapi seorang penjahat adalah melumpuhkan, yakni menembak periode kaki. Fakta ini menunjukkan bahwa, polisi sudah merencanakan pembunuhan terhadap HRS dan pengawalnya.

Peneliti KontraS, Danu Pratama mengatakan, aksi kekerasan sepanjang 2019 mayoritas dilakukan aparat kepolisian.

Jumlah aksi kekerasan tersebut menyentuh 103 kasus. Mayoritas adalah peristiwa penganiayaan dan bentrokan, sebanyak 57 kasus.

Peristiwa tersebut membuat 102 orang luka-luka serta dua orang meninggal.

Kemudian 33 kasus penyiksaan dengan 32 orang luka dan sembilan oran meninggal, 5 kasus lengah tembak dengan tiga orang luka dan lima orang meninggal, beserta delapan kasus intimidasi.

Kesimpulan:
1. Aksi penembakan dan penganiayaan terhadap enam penilik HRS adalah tindakan pelanggaran PEDOMAN berat.

2. Pemimpin harus segera mengambil tindakan kasar terhadap Kapolri dan Kapolda sama dengan apa yang dilakukan terhadap Kapolda Jabar dan Metro Jaya di dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pendukung HRS.

3. Komnas HAM, bersamaan dengan hari HAM internasional hari ini, segera membentuk Tim Pencari Data Independen, baik atas instruksi pemimpin maupun inisiatif sendiri sehingga peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS kudu diadili oleh Pengadilam HAM, bukan pengadilan biasa.

Hendaknya!!!