razman-minta-penegak-hukum-usut-tuntas-kasus-markup-anggaran-damkar-depok-1

Razman Minta Penegak Hukum Memeriksa Tuntas Kasus Markup Perkiraan Damkar Depok

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Akuratnews. com – Kedua institusi penegskan hukum yakni Kejaksaan Kampung (Kejari) dan Polres Metro (Polrestro) Depok diminta memeriksa tuntas kasus dugaan markup anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Pegawai honorer DPKP  Kota Depok Sandi Butar Butar melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution  mengungkapkan kejadian itu di kantornya wilayah Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (19/4).

Tempat menegaskan bahwa yang paling penting kami minta Kejari di bawah pengawasan Kejagung, Polretro Metro Depok dalam bawah pengawasan Kapolda & Kapolri untuk usut tuntas kasus ini.

“Dalam kasus ini kami minta Kejari dan Polrestro Depok untuk mengusut sempurna kasus dugaan markup perkiraan ini”, kata Razman.

Dugaan korupsi tersebut, terang Razman, meliputi mark up atau penggelembungan harga sepatu hingga Pakaian Dinas Lapangan (PDL) petugas Damkar Kota Depok.

Menurut Razman, dari susunan cerita Sandi, pihaknya memeriksa ini melibatkan orang sempurna di Depok.

“Kalau ini terjadi, maka orang tertinggi di Tanah air Depok yang kami haluan dalam rangka penegakan keadilan, periksa Wali Kota Depok”, tegas Razman.

Dahulu, katanya, Damkar Depok juga punya bermasalah dengan nasional. “Saya masih memikirkan. Dulu mobilnya yang problematis. Nah bukan tidak jadi ada korupsi”, imbuhnya.

“Ini bisa oleh sebab itu pintu masuk kepada Polisi, Jaksa dan KPK untuk usut kasus yang berlaku di penggunaan dana Covid-19 di tiap kota, kabupaten yang ada di Indonesia”, tambah Razman.

Dari keterangan Sandi, adanya dugaan markup harga kuda pemadam kebakaran dan PDL atau pakaian dinas lapangan, ini terjadi sejak tarikh 2018, 2019 lalu.

Sandi melaporkan secara resmi dugaan itu ke Kejaksaan Negeri Depok sempurna dengan barang bukti dalam Rabu 14 April 2021. Kini kasusnya dalam analisis lebih lanjut.

Sejauh ini, pihak  Kejari  Depok telah memanggil 12 orang untuk dimintai tanda oleh penyidik ​​yang terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Di antaranya ada mantan Sekretaris Damkar Depok, Ruswanda dan bendahara bernama Asep Iman. Namun untuk pemanggilan kepala jawatan belum dilakukan pihak Kejari Depok.