PT BKMJ Tagih Janji ke Kepala

PT BKMJ Tagih Janji ke Kepala

Jakarta, Akuratnews. com – Perkara kepailitan yang melibatkan PT. Budi Emas Megah Jaya (PT BKMJ) serta PT. Gugus Rimbarta yang didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 19 Agustus 2003 menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pemerhati hukum, terutama pihak Termohon.

Salah seorang pengaruh hukum Termohon PT BKMJ, Renita M. A. Girsang merasa penolakan dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat per tanggal 19 Agustus 2020 dengan nomor: 211/Pdt. Sus-PKPU/PN. Niaga. Jkt. Pst. yang dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Robert, S. H., M. Hum.

Kasus utang piutang ini membuat termohon merasa disudutkan secara dinyatakan memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, padahal termohon menginginkan agar urusan utang ini diadakan pengujian terlebih dahulu

“Klien kami sebagai termohon seperti telah disudutkan dan ‘dipaksa menerima’ atau ‘dipaksa’ menyatakan dirinya mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan mampu ditagih, meskipun tidak. Setidak-tidaknya, tersedia atau tidaknya utang ini kudu dibuktikan atau diuji terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian dalam pengadilan umum/negeri, ” ujar Renita dikantornya di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/9/2020) suangi.

Renita mengatakan kliennya juga dipaksa untuk menyatakan kalau pekerjaan pemohon telah selesai 100%, walaupun sebenarnya hanya baru 72, 27% saja. Soal selesai atau belum, ini pun harusnya diuji dan dibuktikan terlebih dahulu dalam pengadilan umum/negeri.

“Selain itu klien kami juga ‘dipaksa pula untuk mengajukan proposal perdamaian’ meskipun tidak ada satu utang pun yang dapat dimintakan restrukturisasinya untuk dituangkan dalam proposal perbaikan pada hari ke-45 nanti, yaitu tanggal 30 September 2020, ” sebut Renita yang adalah anak tokoh Advokat Indonesia Yan Apul Girsang.

Pihaknya menyelami ada implementasi hukum yang salah/keliru yang dilakukan dengan melanggar kaidah atau melanggar semua norma dasar yang ada, justru ada pada putusan Majelis Hakim perkara a quo, putusan Nomor 211/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 19 Agustus 2020.

“Ada empat hal yang dilanggar dengan putusan itu, Pertama, tidak memenuhi ketentuan dan melanggar Pasal 222 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 271 Undang-undang Nomor. 37/2004 tentang Kepailitan & PKPU. Kedua, melanggar azas harmoni, yaitu memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan Pranata dan Lembaga Kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik, ” ungkapnya.

“Hal ke-3 yaitu melanggar azas keadilan, yaitu tidak memenuhi rasa keadilan bagi termohon akibat terjadinya kesewenang-wenangan dan keempat melanggar hak konstitusional termohon pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) akibat implementasi norma dasar yang salah, sehingga termohon PKPU ‘terjebak’ dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang No. 37/2004, “.

Renita memperhitungkan telah terjadi mafia peradilan di dalam kasus ini sehingga telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sebab karenanya tim kuasa hukum termohon telah mengirimkan surat kepada kepala agar memperhatikan persoalan ketidak adilan ini.

“Saya sudah bersurat ke Presiden dan institusi lainnya untuk ‘menggigit sendiri’ mafia hukum/mafia peradilan yang telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan kaidah di Indonesia dan menciptakan tak adanya kepastian hukum dengan jalan memperdaya pengusaha dengan memanfaatkan bengkahan hukum, ” tegasnya.

Sidang Verifikasi

Dalam Kamis (24/9) kemarin, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menggelar sidang testimoni piutang terkait Putuan PKPU Bagian 211, pada sidang itu Jelas Nurcahyono didaulat sebagai Hakim Pemimpin yang didampingi Pengawas.

Beberapa pihak seperti Pemohon & Termohon serta beberapa pihak lainnya pun hadir pada sidang testimoni ini. Di tengah persidangan kurang alot karena beberapa pihak lulus ke depan meja hakim buat menunjukan bukti-bukti yang ada, pra akhirnya sidang pun ditunda dalam Selasa (29/9/2020) pekan depan.

Bambang Nurchyono, sebelumnya sudah mengatakan terkait sidang ini pengadilan akan mempertimbangkan relevansi bukti. Kalau yang relevan akan dipertimbangkan, yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan.

“Misalnya dia hanya fotocopi tidak bisa menunjukkan aslinya maka tidak akan dipertimbangkan. Ini sesuai dengan yurisprudensi. Jika memang ada bukti asli akan disesuaikan dengan perkaranya, kalau tidak oleh sebab itu tidak akan dipertimbangkan. Apalagi, di perkara niaga tidak ada nebis in idem, “ ujar Bambang.

Sementara itu General Manager BKMJ, Donny Yahya menegaskan ada dua point penting di Putusan No. 211 ini dengan jadi catatan PKPU. Pertama, order itu berhenti total di progress 72, 72%. “Itu berhenti pada 25 Desember 2008. Kemudian mereka mengajukan satu progress seolah-olah telah selesai seratus persen pada 26 Oktober 2009 tetapi ditolak dari tim kita, karena memang belum kerja belum seratus persen, ” jelas dia.

Kedua, BMKJ tetap memberikan cicilan pembalasan walaupun sudah tidak jelas buat apa pembayaran itu. “Buat tukar apa, tidak jelas. Tapi karena dia tagih terus, kita bayar sampai terakhir pada 28 Februari 2013. Jadi di sini jelas, bahwa proyek berhenti total 26 Oktober 2009 dengan posisi 72, 72% kemudian, pembayaran kami itu meninggalkan di 28 Februari 2013, ” ujarnya.

Menurut dia, pada upaya permohonan pailit pada 2013, pertimbangan majelis hakim menjelaskan bahwa utang yang habis waktu tidak jelas dan pekerjaan belum lengkap seratus persen. Kemudian digugat sedang PKPU 2018 sebanyak tiga kali. Nah, di PKPU kelima 2020 ini, masalah SPK masih didalilkan padahal sudah diputuskan pengadilan tersebut sudah lunas.

“Makanya putusan 211 itu aneh juga karena posisi proyek tidak hidup dan posisi pembayaran sama. Oleh karena itu menurut saya, dengan fakta dengan sama dan putusan yang bertentangan karena memang waktu itu dengan dipertimbangkan oleh majelis hakim hanyalah bukti-bukti dan dalil-dalil dari Pemohon, sementara bukti-bukti dan dalil sejak Termohon itu dikesampingkan, “katanya.

Donny menambahkan, bahwa pekerjaan sudah seratus persen itu dikerjakan dengan bukti berita acara pasrah beri terima padahal berita acara serah terima itu saya bisa pastikan itu tidak benar, untuk memanifestasikan berita acara serah terima tempat harus dilengkapi progres proyek seratus persen sementara ini baru dikerjakan 72, 72%.

“Itu bisa juga kita buktikan di lokasi ada material yang telah di-suplay tapi belum terpasang. Order mekanikal dan elektrikal dia harus dilengkapi dengan manual book, zona itu belum ada sama seluruhnya. Jadi secara kasat mata pun, ini bisa dilihat belum 100 %, ” ucapnya.

Menurut Donny, pada 26 Oktober 2009 mereka (PT Gugus Rimbarta) mengajukan progress seolah-olah sudah seratus persen, padahal belum. “Itu dengan mereka dalilkan. Tapi ini telah jadi keputusan hukum, jadi kita harus hormati, ” jelasnya.

Ketua Kamar Pengawasan Majelis hukum Agung Andi Samsan Nganro era dikonfirmasi mengatakan akan mengecek peristiwa ini. “Kalau tidak salah sudah saya disposisi ke Bawas, ” ujarnya saat menjawab pertanyaan dengan disampaikan kepadanya melalaui pesan sedikit.