Polri Terbitkan Surat Telegram Antisipasi Unras yang Langgar Prokes

Polri Terbitkan Surat Telegram Antisipasi Unras yang Langgar Prokes

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

Jakarta, Akuratnews. com – Sebagai upaya menyikapi situasi Kamtibmas terkini dalam rangka memori aksi unjuk rasa yang mengabaikan protokol kesehatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3799/XII/OPS. 2. /2020.

Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda itu ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Penuh Agus Andrianto, selaku Kaopspus Tenang Nusa II Penanganan COVID-19.

“Kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak minus mematuhi protokol kesehatan, berpotensi menjelma klaster baru penyebaran COVID-19 pada tengah situasi meningkatnya rata-rata penambahan kasus positif di Indonesia yang mencapai 5. 382 jiwa bohlam hari dalam seminggu terakhir. Masukan ini diperoleh dari covid19. go. id, ” jelas Komjen Penuh Agus Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Desember 2020.

Melalui Surat Telegram tersebut, Komjen Pol Agus Andrianto menginstruksikan kepada para Kapolda agar melayani deteksi dini terhadap setiap dasar unjuk rasa yang akan dilakukan oleh semua kelompok masyarakat, supaya kegiatan unjuk rasa dimaksud sanggup ditunda atau tidak dilaksanakan dalam masa pandemi.

“Deteksi sedini mungkin”, tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Tetapi demikian, jika unjuk rasa sedang tetap dilaksanakan, maka para Kapolda wajib melaksanakan pengamanan unjuk mengalami secara profesional dan proporsional secara memedomani Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Metode Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, & Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat dalam Muka Umum.

Selain itu, para Kapolda juga diminta untuk tidak ragu-ragu melakukan kesibukan tegas dan terukur, mulai dibanding pembubaran sampai proses pidana, jika kegiatan unjuk rasa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

kepala tidak mematuhi protokol kesehatan;
– menyatakan permusuhan, kebencian/penghinaan terhadap suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia.

– mengeluarkan perasaan/melakukan kelakuan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan/penodaan kepada suatu agama yang dianut dalam Indonesia

– mewartakan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan/lukisan dalam muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian/penghinaan di antara/terhadap keluarga rakyat Indonesia

– mengajak secara lisan/tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan pidana/kekerasan terhadap penguasa umum/tidak mengikuti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan

porakporanda menyiarkan, mempertunjukkan/menempelkan di muka ijmal tulisan yang menghasut supaya mengabulkan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.

Belakang, para Kapolda diminta untuk memajukan kembali semua kegiatan Operasi Tenang Nusa II, Satgas I sampai Satgas VI, yang mengalami penurunan secara drastis mulai dari bulan Juli sampai dengan November 2020.

“Surat Telegram tersebut bersifat perintah untuk dilaksanakan, ” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Surat Telegram itu diterbitkan dengan mengacu pada hasil Anev pelaksanaan Ops Aman Nusa II Penanganan COVID-19 dari kamar Maret sampai November 2020, beserta dua aksi unjuk rasa di dalam 1 Desember 2020.

Pertama aksi kelompok masyarakat dengan mendatangi kediaman Menkopolhukam di Ustaz Dirgahayu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dan aksi penyerangan orang tidak dikenal terhadap massa yang pantas melakukan unjuk rasa menolak Rizieq Shihab sehingga berujung rusuh dalam Makassar, Sulawesi Selatan.