PKS: UU Cipta Kerja, Pembentukan Tidak Lazim dan Menuai Banyak Perbaikan

PKS: UU Cipta Kerja, Pembentukan Tidak Lazim dan Menuai Banyak Perbaikan

Jakarta, Akuratnews. com – Anggota Lembaga Legilasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan bahwa Kepala layak menerbitkan Perppu atas UU Cipta Kerja, karena prosedur formil yang tidak lazim, gonta-ganti tulisan setelah pengesahan serta banyak menerima penolakan dari masyarakat. Mulyanto merinci kronologis pembahasan UU Cipta Kerja yang saat itu masih menjelma Rancangan Undang-Undang.

Menurut Mulyanto, sejak kausa UU yang dikenal dengan nama Omnibus Law Cipta Kerja ini terkesan dipaksakan. Bahkan di zaman masa reses, ketika RUU lain tidak dibahas, UU ini langsung dikebut pembahasannya. Sehingga, Mulyanto tidak begitu heran jika belakangan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ini gonta- penukar naskah dan menimbulkan banyak koreksi.

“Karena terburu-buru & catatan belum terkonsolidasi jadi satu, sehingga saat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Baleg 3 Oktober, naskah tidak dibacakan dan penandatanganan naskah hanya bersifat simbolik.

Saat paripurna 5 Oktober baru dibagikan file digital 905 hlm. Inipun ditarik kembali, karena ada yg tidak sesuai dengan keputusan Panja, ” jelas Mulyanto.

“Draft terakhir tgl. 12 Oktober dokumen 812 halaman yg resmi dan bersemangat final diserahkan kepada presiden. Draft ini pun masih ditemukan banyak catatan.

Berdasarkan recall Pada tanggal 16 Oktober Setneg mengajukan revisi perbaikan naskah, untuk 158 item perbaikan dalam sertifikat setebal 88 hlm kepada Baleg DPR RI. Dugaan saya hasilnya adalah setting akhir naskah setebal 1187 hlm, ” lanjut Mulyanto.

Mulyanto berpendapat harusnya UU yang sudah disahkan dalam sidang paripurna tidak boleh diubah-ubah lagi oleh siapapun, baik tersebut oleh pimpinan panja, baleg, arahan DPR apalagi oleh Pemerintah. Bila hal tersebut sampai dilakukan, oleh karena itu otensitasnya menjadi diragukan.

“Kita tengah meneliti substansi lantaran perubahan2 draf pasca-pengesahan di lengkap DPR tersebut. Apakah hanya berkelakuan typo, redaksional atau ada yg bersifat substansial. Semestinya tidak boleh ada perubahan lagi pasca pengesahan suatu RUU,

Di dalam kasus RUU Ciptaker terjadi perubahan pasca pengesahan, baik yg dilakukan oleh DPR maupun pemerintah. Sebuah proses pembentukan perundang-undangan yg secara formil tidak lazim. Tergesa-gesa dikerjakan di saat pandemi Corona, ” tandas Mulyanto.

Untuk mengakhiri polemik ketidakjelasan UU Membikin Kerja ini, Wakil Ketua Bagian PKS DPR RI minta Pemimpin segera menerbitkan Perppu. Mulyanto memandang sudah banyak bahasan dan tilikan yang menyebut UU Omnibus Law ini cacat prosedur. Jika dipaksakan Mulyanto khawatir akan menimbulkan banyak masalah yang bisa merugikan penuh pihak.

“Saya minta Presiden mendengar masukan yang disampaikan oleh banyak kalangan. Buktikan kalau negara berpihak pada rakyat tidak hanya kepada kelompok pemodal semata, ” tandas Mulyanto.