pks-tolak-subsidi-listrik-2022-berbasis-dtks-1

PKS Tolak Subsidi Listrik 2022 Berbasis DTKS

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

AKURATNEWS – Fraksi PKS DPR RI menolak tegas dasar Pemerintah memberikan subsidi elektrik tahun 2022 berdasarkan Keterangan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri & Pembangunan Mulyanto menyebutkan penggunaan DTKS belum tentu bertambah baik karena validitas datanya masih dipertanyakan. Sehingga DTKS belum tentu cocok dijadikan sebagai acuan penyaluran sumbangan listrik.

“Kalau mau mengoreksi atau testimoni data, harusnya dengan tata data yang lebih indah. Atau lakukan validasi langsung via Pemerintah Daerah. Jangan sampai rakyat miskin dengan selama ini menerima sumbangan listrik malah akhirnya tak dapat.

Atau sebaliknya orang yang berpunya malah menerima subsidi elektrik tersebut. Ini yang ana khawatirkan, ” kata Mulyanto usai mendengar Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 untuk daerah ESDM dalam Raker Komite VII DPR RI secara Menteri ESDM dan jajarannya, termasuk Dirut PLN, dua Juni 2021.

Rapat penetapan Kerangka Besar sektor ESDM sendiri rencananya akan dilaksanakan pada agenda 7 Juni 2021 pada Komisi VII DPR RI.

“Kami betul mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi itu yang tidak mampu sebab berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 masih belum sudah dan ekonomi masyarakat sedang belum pulih”, tambahnya.

Menurut Mulyanto, dirinya tidak sepakat dengan prinsip bahwa subsidi untuk klub itu hanya pemborosan karenanya secara bertahap harus dihapuskan.

Menurutnya justru sebaliknya saat ini harusnya Pemerintah memberikan pemihakkan pada mereka yang tidak bisa, yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses pembangunan dengan belum ideal. Sesuai dengan Sila Kelima, Pancasila, pembangunan mestinya mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh kaum Indonesia.

Untuk itu Mulyanto tidak putus penggunaan basis data dibanding DTKS sebagai dasar pemberian subsidi listrik. Catatan lantaran BPK dan KPK terkait DTKS ini sangat penting.

BPK di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019 menyimpulkan, bahwa DTKS yang ditetapkan sebab Kementerian Sosial kurang saksama untuk dijadikan dasar pembagian bansos.

Tengah KPK menilai DTKS dengan berdasar pada NIK (Nomor Induk Kependudukan), tidak akurat sebagai dasar penyaluran bansos karena tidak semua orang miskin memiliki NIK.

Selain itu, berdasarkan penelitian KPK, terdapat 16 juta data DTKS dengan tidak sesuai dengan NIK. Terdapat data ganda sekitar 1 juta. Serta ditemukan data orang yang telah meninggal sebanyak 234 ribu data.

“Karena itu saya setuju dengan kekhawatiran KPK atas DTKS bahwa jangan sampai anak buah miskin yang selama itu menerima subsidi listrik bahkan akhirnya tidak menerima. Ataupun sebaliknya orang yang berharta malah menerima subsidi listrik tersebut. Ini akan memproduksi semakin “bising”, ” menguatkan Mulyanto.

Untuk diketahui, dari data Kementerian ESDM, subsidi listrik tahun 2021 sebesar 59. 3 triliun Rupiah. Sementara untuk tahun 2022 sebesar 39. 5 triliun Rupiah masa menggunakan data DTKS. Namun, bila menggunakan data PLN, maka subsidi listrik hendak menjadi sebesar 61. 8 triliun Rupiah. Subsidi listrik ini terutama ditujukan buat seluruh pelanggan 450 VA dan 900 VA (rumah tangga tidak mampu atau non-RTM) dengan total 38, 5 juta pelanggan subsidi. ***