pks-politik-inovasi-indonesia-semakin-kabur-1

PKS: Politik Inovasi Indonesia Semakin Kabur

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

AKURATNEWS awut-awutan Politik inovasi Indonesia dinilai anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, semakin tak jelas. Terutama terkait dengan kelembagaan dan kebijakan.

Sedikitnya ada tiga hal yang menurut Mulyanto sangat mengganjal terkait politik inovasi ini. Pertama perkara penggabungan Kemenristek ke pada Kemendikbud. Kedua soal peleburan LPNK ristek seperti LAPAN, BATAN, BPPT dan LIPI ke dalam BRIN.

Dan ketiga terpaut aturan secara ex-officio, Pemimpin Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Anggota Dewan Instruktur BPIP.

Ke-3 hal tersebut, kata Mulyanto, terkesan dipaksakan dan invalid didukung oleh kajian akademik yang matang. Sikap semacam itu mencerminkan ketidakpedulian Pemerintah kepada masa depan riset & inovasi nasional.

“Sekarang ini tidak terang. Lembaga mana yang berkewenangan mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan riset dan teknologi nasional. Kemendikbud-Ristek atau BRIN?

Dalam UNDANG-UNDANG No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek juga tak disebutkan secara definitif Menteri yang bertanggung-jawab terhadap kesibukan Iptek ini, ” tukas Mulyanto.

Perpres No. 33/2021 tentang BRIN menyebutkan bahwa BRIN mempunyai fungsi melaksanakan, mengkoordinasikan, dan merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan riset dan teknologi.

Sementara Kemendikbud-Ristek pantas dengan Perpres 31 tarikh 2021 tentang Penataan Suruhan dan Fungsi Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi/BKPM, khususnya Pasal 1 hurup b menegaskan bahwa Mendikbud-Ristek memimpin dan mengoordinasikan: penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Iptek yang dilaksanakan oleh Kemenristek, sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 50/2020 tentang Kemenristek.

Fungsi Kemenristek sebelumnya, sebagai Kementerian bagian C, adalah mengkoordinasikan beserta merumuskan dan menetapkan kecendekiaan iptek. Kalau kita mengikuti logika ini, maka seharusnya Mendikbud-Ristek mengkoordinasikan BRIN.

“Inikan seperti tersedia dua matahari kembar yang fungsinya tumpang-tindih di periode hulu bidang ristek. Yang beda Kepala BRIN bukan anggota kabinet, seperti Mendikbud-Ristek, jadi tidak duduk satu meja dengan menteri-menteri lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana kerumitan BRIN dalam berkoordinasi dengan kementerian lain, ” jelas Mulyanto.

Mulyanto membentangkan secara umum fungsi Awak dalam Pemerintahan adalah sebagai agen khusus (special agency) yang fokus menjalankan kegiatan “pelaksanaan”. Badan ini tak memiliki fungsi koordinasi makin perumusan dan penetapan kecendekiaan (policy). Itu sebabnya BRIN bukanlah lembaga politik yang kepalanya menjadi anggota kabinet.

Kementerianlah dengan punya amanah politik buat menjalankan fungsi koordinasi & perumusan serta penetapan kebijaksanaan (policy).

“Jadi, agar tidak sekedar perbahasaan dan menimbulkan kerumitan anyar, sebaiknya Pemerintah menata ulang soal ini. Atau sekalian saja frasa Ristek dalam Kemendikbud-Ristek dihapus, agar klub menjadi terang akan lemahnya komitmen politik inovasi Negeri, ” tandas Mulyanto. ***