pks-pemerintah-harus-hapus-dualisme-fungsi-kebijakan-ristek-1

PKS: Pemerintah Harus Hapus Dualisme Fungsi Kebijakan Ristek

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

AKURATNEWS – Anggota Persen VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah menuntaskan perkara dualisme fungsi kebijakan ristek sebagaimana yang diatur di dalam Perpres pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Perpres penambahan kegiatan Ristek di Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan Ristek (Kemendikbud Ristek).

Mulyanto melihat isi kedua Perpres tersebut tumpang tindih serta berpotensi menimbulkan dualisme fungsi kebijakan ristek nasional. Dalam Perpres pembentukan BRIN, Negeri memberi amanat fungsi perumusan, penetapan dan koordinasi pelaksaan riset nasional. Padahal fungsi yang sama juga dikasih ke Kemendikbud Ristek.

Melihat hal itu Mulyanto khawatir pelaksanaan pengelolaan ristek nasional menjadi tidak optimal. Karena unit pelaksana di bawahnya menjadi otak harus mengikuti arahan institusi yang mana.

“Kita harus segera menutup dualisme fungsi kebijakan ristek ini. Pemerintah harus dengan jelas dan tegas menetapkan pembagian fungsi kebijakan kedua lembaga tersebut. BRIN mengurusi kebijakan ristek apa, tatkala Kemendikbud-ristek pada kebijakan ristek apa, ” tegas Mulyanto dalam rapat dengar teori Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN serta Kepala LPNK, di Jakarta, Rabu 9/6/2021.

Untuk mengakhiri dualisme tersebut Mulyanto usul agar Kemendikbud Ristek fokus berwenang mengurusi kebijakan riset di perguruan tinggi. Sementara kebijakan penelitian di lembaga lainnya diserahkan kepada BRIN.

“Agar mudah dan clear, fungsi kebijakan di Kemendikbud-ristek ini diarahkan pada riset di perguruan tinggi, ” imbuh Mulyanto.

Mulyanto juga usul, agar BRIN menjadi anggota tetap rapat kabinet. Hal itu penting, agar BRIN memiliki paham kebijakan dan dapat berkoordinasi secara langsung dengan Menteri-menteri terkait. Kedudukan Kepala BRIN dalam rapat tersebut merupakan sebagai peserta tetap, meskipun ia bukan Menteri bagian kabinet.

“Kalau tidak, kasihan. BRIN bakal kesulitan berkoordinasi dengan Menteri lain, ” lanjut Mulyanto.

Mulyanto memasukkan, soal dualisme fungsi kebijakan ristek ini cukup mendesak. Sebab saat ini saja sudah ada beberapa kegiatan ristek yang terganggu kelanjutan adanya dualisme ini.

Mulyanto mencontohkan zaman ini kegiatan riset vaksin Merah Putih dalam asosiasi riset Covid-19, yang dimotori Lembaga Bio Molekuler Eijkman menjadi terkendala. Lembaga ini bingung harus berkordinasi secara kementerian atau lembaga yang mana. Padahal kegiatan penelitian konsorsium Covid ini betul penting dan mendesak.

“Bapeten yang mau merevisi UU ketenaganukliran pula bingung harus berkoordinasi kemanaā€¯, jelas Mulyanto. ***