PHK Sepihak Pada Jurnalis Tambah Marak di Tengah Pandemi Covid-19

PHK Sepihak Pada Jurnalis Tambah Marak di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta, Akuratnews. com – Di tengah status pandemi Covid-19, resiko pekerjaan jurnalis semakin berat. Ketika pembatasan baik dilakukan di sejumlah daerah, para-para jurnalis harus tetap turun ke lapangan untuk melakukan peliputan dan pekerja media harus rutin berkantor untuk menyusun laporan-laporan peliputan.

Karena tuntutan pekerjaan yang sangat beresiko, beberapa jurnalis & pekerja media akhirnya bertumbangan terpapar virus Corona (Covid-19).

Berdasarkan data yang dikumpulkan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) sejak Maret hingga September 2020, setidaknya 242 jurnalis dan pekerja media dinyatakan positif Covid-19.

Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan lebih daripada perusahaan media tempat mereka berjalan, beberapa jurnalis dan pekerja media justru semakin terampas hak-haknya sebagai pekerja.

Hingga kamar kedelapan pandemi Covid-19, AJI menyambut sejumlah laporan adanya perusahaan-perusahaan media yang menunda pembayaran gaji, menjagal gaji, dan bahkan melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya.

“Bulan Juni 2020 lalu, jalan siber Kumparan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan dengan proses sosialisasi yang sangat singkat, yaitu seminggu sejak pengumuman PHK disampaikan. Ironisnya, karyawan yang di-PHK hanya memperoleh pemberitahuan melalui surat elektronik (email), ” ujar Sekretaris Jenderal AJI, Revolusi Riza dalam pernyataannya, Senin (26/10).

Menurut pantauan AJI Surabaya, lanjut Riza, kausa Agustus 2020 lalu, sejumlah jurnalis dan pekerja media Jawa Pangkalan juga ‘dipaksa’ mengambil opsi purna bakti dini. Jika menolak, maka mereka akan di-PHK. Manajemen berdalih menyelenggarakan program resizing tersebut sebagai metode efisiensi karena dampak pandemi terhadap bisnis perusahaan.

Ironisnya, para jurnalis dan pekerja jalan yang diberhentikan ternyata kemudian dipekerjakan kembali PT Jawa Pos Koran sebagai karyawan berstatus kontrak secara durasi kerja beragam atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kira-kira pengurus Serikat Pekerja Jawa Pos yang menolak pensiun dini keputusannya di-PHK pada pertengahan Agustus 2020 lalu.

Pada kamar yang sama, di Jakarta, para jurnalis dan pekerja media The Jakarta Post juga gundah sesudah manajemen perusahaan mengumumkan akan tersedia PHK besar-besaran karena perusahaan pengganggu pembiayaan. Rencana tersebut sempat ditunda karena perusahaan berkomitmen mencari investor baru.

Namun demikian, hingga Oktober situasi tersebut masih menggantung tidak jelas, karyawan sedang bertanya-tanya tentang nasib mereka ke depan.

Tanggal 12 Oktober 2020, dalam sebuah pertemuan besar dengan karyawan, manajemen mencanangkan belum ada investor baru yang masuk. Pada kesempatan itu, manajemen kemudian menawarkan paket pengunduran muncul secara sukarela dengan kompensasi satu PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja), sebuah tawaran yang jauh sebab ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu 2 PMTK seperti diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tarikh 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tawaran PHK juga disampaikan Waktu kepada karyawannya. Berbeda dengan The Jakarta Post yang membuka hubungan kepada seluruh karyawan, manajemen Tempo menyampaikan surat pemberitahuan PHK pada belasan karyawan dengan dipanggil mulia per satu. Menurut pengakuan kaum karyawan yang dipanggil, kriteria pemanggilan tersebut tidak jelas.

‘Dalam pertemuan dengan karyawan yang akan di-PHK, manajemen Tempo mengusulkan uang PHK sebesar 1, 5 PMTK (bukan 1, 5 penghasilan pokok seperti yang beredar dalam media sosial). Nilai ini sedang di bawah ketentuan normatif UNDANG-UNDANG Ketenagakerjaan sebesar 2 PMTK. Kaya di Jawa Pos, beberapa pegawai yang di-PHK ditawari untuk bekerja kembali di Tempo sebagai penyokong dengan status karyawan PKWT, ” ujar Riza.

Menurut laporan yang masuk ke AJI, sejumlah perusahaan media besar di ibukota juga menunda pembayaran penghasilan serta Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan serta memotong gaji pegawai karena krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Penundaan dan pemotongan penghasilan serta THR masih terus berlaku seiring belum tuntasnya penanganan pandemi Covid-19.

Dahsyatnya bogem mentah pandemi tentu dirasakan semua pihak, namun demikian krisis ini tak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan media untuk bertindak sewenang-wenang pada karyawannya. Oleh karena itu, AJI, imbuh Riza menyampaikan beberapa biji pernyataan sikap:

1. Hentikan praktik-praktik penundaan gaji, pemotongan gaji, dan PHK sepihak.

2. Hentikan PHK yang tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Cetakan 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum siap diterapkan saat itu, maka seluruh proses sengketa ketenagakerjaan tetap wajib menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Hentikan praktik-praktik efisiensi sepihak di perusahaan dengan merugikan atau tidak menghargai kedudukan karyawan, seperti PHK yang ditindaklanjuti dengan mempekerjakan kembali karyawan secara status PKWT.

4. Hentikan upaya-upaya pemberangusan serikat pekerja/perwakilan karyawan. Karyawan berhak berkumpul buat memperjuangkan hak-hak mereka.

5. Di tengah pandemi, perusahaan media mesti membangun komunikasi dialogis dengan seluruh karyawan untuk mengaduk-aduk solusi-solusi terbaik bagi semua bagian.

6. Hargai karyawan sebagai aset berharga perusahaan. Sejumlah apapun perusahaan tidak akan bekerja jika tidak ditopang oleh individu-individu karyawan sebagai ‘sel-sel’ nya.

“Demikian pernyataan sikap itu kami buat. Semoga masa-masa berat ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk tetap saling menghargai dan mendukung satu sama lain, ” pungkas Riza.