Perut Ahli Hukum Pidana Patahkan Dasar Kuasa Hukum Polrestabes Surabaya Terkait Legal Standing Singky Soewadji

Perut Ahli Hukum Pidana Patahkan Dasar Kuasa Hukum Polrestabes Surabaya Terkait Legal Standing Singky Soewadji

Surabaya, Akuratnews. com – Dua pihak dengan berperkara dalam Praperadilan terbitnya SP3 atas dugaan dilepasnya 420 hewan liar dilindungi, dari Kebun Binatang Surabaya (KBS), sama-sama menghadirkan Lihai Hukum Pidana, pada sidang tambahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (12/11/20).

Dalam sidang Praperadilan itu, pihak Singky Soewadji (pemohon), menghadirkan Profesor Sadjiono, sedangkan Polrestabes Surabaya (termohon) mengajukan Riza Alifianto Kurniawan.

Ahli Hukum Pidana dari ke-2 belah pihak sepakat bahwa Singky bisa dikategorikan pihak ketiga dan bisa mengajukan gugatan Praperadilan.

“Setiap Warga Negara Indonesia yang merasa berkepentingan bisa disebutkan pihak ketiga. KBS didirikan buat kepentingan publik. Jadi Pemohon ada legal standing mengajukan gugatan Praperadilan sebagai kontrol masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 76/PUU-X/2012 tahun 2013 yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah, bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan umum laksana Lembaga Swadaya Masyarakat atau sistem masyarakat lainnya. Bisa itu, bukan berarti harus atau wajib, oleh karena itu individu atau masyarakatpun bisa, ” terang Profesor Sadjiono.

“Yang penting dia berkepentingan disitu, ” tegas Dekan Fakultas Lembaga Universitas Bhayangkara Surabaya ini.

Hal senadapun diutarakan oleh Riza Alifianto Kurniawan, ahli kejahatan dari pihak termohon. Ia membenarkan bahwa pemohon bisa dikategorikan jadi pihak ketiga.

“Apakah bapak Singky Soewadji bisa dikategorikan pihak ketiga? ” Tanya M Sholeh, kuasa hukum pemohon.
“Bisa, ” jawab Riza singkat.

Jawaban para Cakap Hukum Pidana itu, sekaligus menjatuhkan pendapat Kuasa Hukum Polrestabes Surabaya, yang dalam sidang sebelumnya berpendapat bahwa pemohon tidak bisa dikategorikan sebagai pihak ketiga dan bisa mengajukan praperadilan.

Sebelumnya, dalam sidang yang beragendakan jawaban termohon, Kasubag Hukum Polrestabes, Kompol Mukhamad Lutfi dan Ipda Pelita selaku kuasa hukum termohon, mempermasalahkan legal standing (kelayakan mengajukan praperadilan) pemohon.

Pihak termohon merujuk pada pendapat ahli Prof Edward Omar Sharif Hiariej, yang dalam perkara Praperadilan Nomor: 11/Pra. per/2016/PN Sby, menyebutkan LSM sebagai pihak ketiga atau victim/korban, mampu juga orang yang bertalian dengan korban atau orang yang terkena dampak suatu tindakan aparat penegak hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana.