asosiasi-bpd-sinjai-sebut-alasan-pilkades-ditunda-aktivis-banyak-belajar-regulasi-1

Perserikatan BPD Sinjai Sebut Kausa Pilkades Ditunda, Aktivis: Banyak Belajar Regulasi

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

AKURATNEWS – Masih soal tudingan aktivis yang menilai kalau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ‘Mandul’ tidak jalankan benar Undang-Undang, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ‘Tumpul’, ditanggapi Asosiasi BPD se-Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (20/5/2021).

“Sebenarnya bukan karena BPD ‘Mandul’ dan Dinas PMD ‘Tumpul’ atau dituding tidak memberikan penjelasan kepada Pemerintah Desa sehingga Pilkades serempak di Sinjai ditunda, memperbedakan adanya aturan Permendagri 72 tentang Pilkades dimasa pandemi Covid-19, ” ungkap Pemimpin Asosiasi BPD se-Kabupaten Sinjai, Andi Ikhwan Usman.

Sebab pada waktu itu sambung Ikhwan, Permendagri 72 lahir setelah APBD 2021 sudah diketuk palu, sehingga rencana pelaksanaan tahapan Pilkades yang seharusnya dalam Januari 2021 terkendala perkara anggaran.

“Jika mengacu pada Permendagri, Pemkab sedianya menyiapkan anggaran bertambah dari Rp800 juta, sementara yang disiapkan kurang, sehingga itulah yang membuat pengamalan Pilkades ini diundur, ” ucapnya.

Pemimpin BPD Aska, Kecamatan Sinjai Selatan ini lebih jauh menjelaskan bahwa tidak tersedia yang salah, cuma dengan mengatakan BPD ‘Mandul’ tidak menjalankan amanah UU itu perlu diklarifikasi, karena BPD sudah menjalankan fungsinya serasi tupoksinya

“BPD telah menetapkan APBDes dan telah meminta kepada kepala desa untuk menyiapkan LPJ simpulan masa jabatan yang hendak berakhir Juni 2021 mendatang. Saya pikir sudah menyelenggarakan tahapan, cuma untuk bertambah lanjut pelaksanaan tahapan Pilkades tentu kita menunggu Perda ataupun Perbup sebagai dasar dalam melakukan tahapan, ” kuncinya.

Terisolasi, Presidium LSM Sinjai Geram, Awaluddin Adil menimpali & bertanya, sebenarnya siapa dengan ingin menunda Pilkades serempak di Sinjai?.

Karena menurut Awaluddin, perlu dipahami kalangan masyarakat kalau Pilkades sesuai Permendagri 72 tahun 2020 perubahan ke-2, hanya menjelaskan mekanisme serta tata cara pelaksanaan Pilkades dimasa pandemi Covid-19.

“Permendagri 72 tak ada kaitannya dengan taksiran APBD, tetapi BPD seharusnya wajib melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai amanah UNDANG-UNDANG, ” jelasnya.

Lanjut dijelaskan Awaluddin bahwa Permendagri 112 tahun 2014 kemudian mengalami perubahan ke-2, sebagaimana tertuang dalam Permendagri 72 tahun 2020 tentang Standar Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19.

Seperti pembentukan tim kabupaten dengan pelibatan gugus tugas Covid-19, pendaftaran, pengundian nomor urut, kampanye, pemilihan, & penghitungan suara harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedang berbicara pembiayaan Pilkades ada di Permendagri 72 Pasal 48: pembiayaan Pilkades itu dibebankan pada APBD dimasa pandemi & bisa sharing dengan perkiraan desa sesuai dengan daya masing-masing desa.

“Jadi tidak ada pasal di Permendagri 72 yang menyatakan bahwa Pilkades bisa ditunda karena persoalan taksiran. Seharusnya BPD Sinjai penuh belajar regulasi tentang Pilkades, ” tutup aktivis Sinjai ini.

Sekedar diketahui, polemik penundaan pelaksanaan Pilkades pada 54 desa di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan masih menjadi perbincangan publik.

Lantaran rencana tahapan Pilkades serentak yang dimulai Januari 2021, diundur pada Mei 2021 mendatang sesuai pernyataan Kadis PMD Sinjai, sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya.