permasalahan-stunting-bkkbn-usulkan-bantuan-sembako-dikelola-aparat-desa-1

Permasalahan Stunting, BKKBN Usulkan Tumpuan Sembako DiKelola Aparat Tempat

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Jakarta, Akuratnews. com – Permasalahan stunting pada tanah air masih menjelma permasalahan tersendiri. Pentingnya pencegahan stunting tentu dinilai betul penting, mengingat masalah stunting akan berpengaruh kepada kala depan sang pengidap maka masa depan bangsa tersebut kelak.

Institusi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mengusulkan kepada DPR RI & Kementerian Keuangan agar tumpuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Rencana Keluarga Harapan (PKH) diberikan langsung kepada aparat kampung.

Hal itu untuk mencegah kebosanan klub untuk mengkonsumsi sembako yang terkesan isinya cenderung tidak ada variasinya. Seperti diketahui, isi dari bantuan makanan yang disebut formula 100 dan formula 75 itu salah satunya adalah biskuit.

“Saya pendirian bahwa kelebihan biskuit dengan diberikan dalam bantuan sembako kemarin itu di antaranya kemasannya   cukup bisa bertahan lama kadar perut nutrisi, mineral, protein, cara mikro maupun makronya, serta itu sudah terukur secara baik, ” kata Kepala BKKBN, Hasto  Wardoyo, dalam acara webinar “Kecukupan Gizi Bagi Milenial Untuk Mengutarakan Generasi Emas 2045”, Kamis (18/3).

Akan tetapi, kata Hasto, bantuan sembako memiliki kelemahan. Pertama ialah kebosanan terhadap makanan dengan ada dalam sembako tersebut. “Masyarakat itu kalau dikasih biskuit terus-menerus itu membentuk bosan.   Kesannya tersebut, biskuit itu adalah roti, ” tuturnya.

Selain itu, pembagian sembako dengan cara-cara lama itu seringkali terlambat sampai ke masyarakat. “Itu pengalaman beta waktu menjadi Bupati di Kulon Progo. Jadi bagaikan mendistribusikan barang, jalurnya panjang sekali, ” ucapnya.

Karenanya, Hasto berencana mengusulkan konsep pendistribusian gres untuk bantuan sembako pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Jalan (PKH) ini.

“Saya usulkan dan mudah-mudahan disetujui oleh DPR serta juga Kementerian Keuangan karena ini penting, agar sandaran sembako itu langsung disalurkan kepada aparat desa. Pada desa itu kan ada PKK, bidan, kader bisa dari Aisyah dan organisasi-organisasi profesi yang lainnya yang menjadi tim pendamping, ” kata Hasto.

Artinya, makanan bergizi bisa diolah langsung oleh ibu-ibu PKK di desa, serta itu bisa bervariasi makananya, sehingga masyarakat tidak menjadi bosan mengkonsumsinya.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Damayanti R. Syarif, SpA. (K), Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan serta Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik RSCM mengutarakan untuk mencegah stunting diperlukan pemantauan kehormatan gizi yang benar, metode laksana rujukan berjenjang hingga intervensi gizi.

Kementerian Kesehatan telah meluluskan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 mengenai Penanggulangan Masalah Gizi dalam Anak Akibat Penyakit. Permenkes ini mengatur mengenai Pangan Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) yang diprioritaskan untuk anak dengan resiko tinggi gagal tumbuh seperi gizi kurang, gizi membatalkan, prematur, alergi, hingga kelainan metabolik lainnya untuk menghalangi stunting.

PKMK adalah pangan olahan dengan diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen medis yang dapat sekaligus sebagai manajemen diet bagi anak dengan penyakit tertentu. Selain merupakan alternatif nutrisi sumber protein hewani yang padat nutrisi dan dapat dikonsumsi dengan mudah oleh bujang, intervensi melalui PKMK yang sudah teruji dapat memajukan pertumbuhan anak.

Prof. Damayanti mendorong pemerintah untuk segera melakukan implementasi kebijakan dan tidak harus terhambat oleh aturan kaidah teknis yang seharusnya bisa segera dikeluarkan. Berdasarkan buatan penelitian intervensi gizi istimewa dalam pencegahan dan pengerjaan stunting di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang, termasuk les pola makan berbasis protein hewani dan penggunaan PKMK dalam kondisi medis tertentu di bawah pengawasan tabib, yang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 8, 4 persen selama enam bulan.

Departemen Kesehatan dikabarkan akan melaksanakan proyek percontohan di kaum rumah sakit daerah untuk mencoba penerapanntatalaksana mangatasi stunting menggunakan PKMK.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, berharap koordinasi tetap dilakukan dalam upaya percepatan penanganan stunting di Nusantara.

“Sudah banyak kebijakan dan upaya dengan dilakukan, namun untuk buatan yang maksimal, perlu penyelarasan dan terobosan secara kelengkapan mulai upaya pencegahan mematok upaya intervensi terhadap balita yang dikategorikan beresiko malang tumbuh. BKKBN dan Kemenkes dibawah koordinasi Menko PMK harus kompak dan berani melakukan terobosan, ” bahana Agus