soal-tahapan-pilkades-di-sinjai-molor-aktivis-nilai-bpd-masih-mandul-1

Perkara Tahapan Pilkades di Sinjai Molor, Aktivis Nilai BPD Masih ‘Mandul’

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

AKURATNEWS – Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Klub dan Desa (PMD) menyungguhkan tidak ada penundaan Penetapan Kepala Desa (Pilkades) sinkron 2021 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap setelah Dinas PMD bersama Premi I DPRD Sinjai melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan kemarin, terkait kontroversi dugaan aktivis bahwa Jawatan PMD ‘Tumpul’ dan BPD ‘Mandul’ tidak jalankan jujur Undang-Undang.

Tak adanya tanda-tanda akan dilaksanakannya tahapan Pilkades serentak 2021, meski tahapannya molor lantaran jadwal sebelumnya (Januari 2021-red), kembali menuai reaksi lupa satu lembaga kontrol Sinjai.

Presidium LSM Sinjai Geram, Awaluddin Setimbal menilai bahwa BPD ‘Mandul’ dan Dinas PMD ‘Mandul’ itu benar adanya, sebab pelaksanaan tahapan Pilkades tersedia pada BPD di kampung, yang mana ketentuan cara tahapan semua dilaksanakan sebab BPD yaitu enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, termasuk membuat panitia Pilkades, namun itu semua molor tanpa dalil formal yang jelas.

Kedua kata Awaluddin Adil, Dinas PMD ‘Tumpul’ karena tidak adanya sosialisasi Pilkades serentak, yang seyogyanya menyampaikan kepada tiap desa akan berlangsungnya Pilkades. Bila tertunda, wajib disertai dengan formal dengan alasan riil, bukan malah menjadikan ‘Bola Liar’ yang tentu selalu bermuara pada pelanggaran modus atau tidak berdasar aturan perundang-undangan.

“Jika ada kebijakan yang menetapkan penundaan, maka disitulah BPD menunda pelaksanaan tahapan berikutnya. Namun seperti hasil RDP di DPRD, tidak ada legalitas formal tentang penundaan, sehingga BPD seharusnya lestari melaksanakan tahapan demi tingkatan sesuai dengan kewenangannya, tidak malah ‘Diam’ atau sedang ‘Mandul’ dan terseret aliran isu yang tidak terang, ” tegasnya, Sabtu (29/5/2021).

Persoalannya sekarang, sambung Awaluddin Adil, adakah BPD yang konsisten menyelenggarakan tahapan yang diamanahkan susunan perundang-undangan?.

“Nampaknya sampai hari ini, mereka lebih sibuk dengan pembentukan opini publik dan tidak malu disinggung ‘Mandul’, ” tutupnya.

Sekedar diketahui, polemik penundaan pengamalan Pilkades pada 54 tempat di Kabupaten Sinjai sedang menjadi perdebatan publik.

Dari rencana tahapan Pilkades serentak dimulai Januari 2021, diundur pada Mei 2021, sesuai pernyataan Kadis PMD Sinjai, sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya. ***