pengacara-arwan-kotty-minta-bawas-ma-hingga-kpk-awasi-sidang-di-pn-jaksel-1

Pengacara Arwan Kotty Minta Bawas MA Hingga KPK Awasi Sidang di PN Jaksel

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

Jakarta, Akuratnews. com – Sidang perkara pengusaha Arwan Koty yang dilaporkan balik oleh PT Indotruck Utama terkait laporan buatan kembali digelar di Pengadian Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu 17 Maret 2021.

Agenda wasit masih mendengarkan keterangan bukti, dimana Jaksa Penuntut Ijmal (JPU), Sigit, S. H., menghadirkan Tommy Tuasihan selaku Direktur PT Bahtera Lin Globalindo.

Bukti Tommy Tuasihan adalah penyedia kapal yang mengangkut Excavator dari Jakarta ke Nabire untuk Arwan Kotty dengan dibeli dari PT Indotruck Utama.

Wandi SH, penasihat hukum Arwan Koty mengungkapkan, Tommy tidak dapat menunjukkan dokumen yang dapat meyakinkan majelis ketua, dan tidak menguatkan dakwaan JPU.

Bukti, menurut Wandi, juga tidak dapat menunjukan dokumen pelayaran diantaranya, Manifes pelayaran maupun Bill Of Loading .

“Dalam kesaksiannya, Direktur PT Bahtera Lintas Globalindo itu juga tidak dapat menunjukkan adanya tanda serah terima Excavator dari Arwan Koty. Seharusnya, dokumen tersebut menjelma syarat wajib yang harus dimiliki pelaku usaha bantuan angkutan pelayaran, ” ujarnya, usai persidangan.

Tommy Tuasihan memberi masukan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh barang milik Arwan Koty ke Nabire. Hal itu dapat dipastikan, pokok dirinya selalu memonitor serta berkoordinasi  saat proses transmisi mulai dari Pelabuhan Semenanjung Priok sampai Pelabuhan Nabire.

Keterangan bukti Tommy Tuasihan tersebut diduga Arwan Kotty diduga tidak sesuai fakta,

Arwan Kotty membantah dengan mengatakan bahwa sampai zaman ini dirinya belum menerima Excavator yang telah dibeli dari PT Indotruck Uatama dan telah dibayar dasar.

Disinyalir memberikan keterangan palsu, penasihat asas Arwan Koty meminta pada majelis hakim agar saksi Tommy dihadirkan kembali untuk membuktikan kesaksiannya yang dibantu dengan dokumen pengiriman Excavator dari Tanjung Priok ke Nabire.

Menyikapi usulan pembela Arwan Koty, Majelis hakim justru bertanya kepada JPU, namun pertanyaan majelis hakim tidak ditanggapi oleh Sigit.

Mellihat hal tersebut, Wandi menyebut majelis hakim tidak profesional dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

“Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lembaga hakim harus objektif, tak boleh mengarahkan saksi pantas keinginannya, ”ucapnya.

“Dalam perkara ini konsumen kami adalah korban untuk pembelian Excavator dari PT. Indotruck Utama. Tapi kok malah klien kami dengan dijadikan tersangka, Bahkan dijadikan terdakwa oleh Jaksa Penggugat Umum atas dakwaan kelakuan yang seolah dipaksakan, ” sambungnya.

Wandi pun mengungkapkan keheranannya tempat ditetapkannya Arwan Kotty menjelma tersangka oleh Bareskrim hingga menjadi terdakwa dan disidangkan sehingga menduga alat bukti dan keterangan saksi lantaran pelapor yang dihadirkan dipersidangan adalah hasil rekayasa.

Dia berharap kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telaahan kriminalisasi terhadap Arwan Koty dapat mempertimbangkan putusan tentang perdata wanprestasi yang sudah dimenangkan kliennya.

Menindaklanjuti dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, Wandi akan menghasilkan pengaduan ke Badan kepala Mahkamah Agung RI (Bawas MA) Badan pengawas Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar turut mengawasi jalannya persidangan.