Pemprov Sumut Harapkan Peningkatan Implementasi Penegakan Protokol Kesehatan

Pemprov Sumut Harapkan Peningkatan Implementasi Penegakan Protokol Kesehatan

Daerah, Akuratnews. com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Institusi (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Kebijakan (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Hendra Dermawan Siregar berharap implementasi penegakan protokol kesehatan Covid-19 meningkat di masyarakat. Dengan Instruksi Kepala (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2020 menurutnya negeri sudah memiliki payung hukum buat menegakkan protokol kesehatan.

Hendra berharap Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwal) dengan mempedomani Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Pergub Nomor 34 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakan Kaidah Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan & Pengendalian Covid-19 di Sumut. Dengan begitu penegakan protokol kesehatan mampu lebih mudah diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

“Inpres Bagian 6/2020 dan Pergub Nomor 34/2020 tentu kami harapkan turunannya menjelma Perwal/Perbup yang lebih detail, rinci dan bisa diterima masyarakat. Karena tentunya Pemda lebih tahu budaya, sosial dan ekonomi masyarakatnya. Jadi dengan begitu penegakan protokol kesehatan tubuh bisa lebih mudah diimplementasikan serta menjadi payung hukum yang sahih bagi petugas kita, ” kata pendahuluan Hendra saat menyosialisasikan Inpres 6/2020 dan Pergub 34/2020 di Aula Kesbangpol Pemkab Deli Serdang, Berkepanjangan Mawar Nomor 4, Kompleks Pemkab Deli Serdang, Rabu (26/8/2020).

Hendra yang juga Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Tata usaha Daerah Provinsi Sumut menambahkan supaya pemerintah dan elemen masyarakat tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk peraturan akan protokol kesehatan. Melalui Inpres, Pergub dan Perwal/Perbub ini serupa, katanya, sanksi bisa diterapkan ke masyarakat untuk memberikan efek jera.

“Kita jangan jenuh menyosialisasikan 3M kepada masyarakat & dengan adanya Inpres, Pergub dan Perwal atau Perbub kita bisa memberikan sanksi dari teguran lisan, tertulis, sanksi sosial hingga dam. Sanksi-sanksi ini tentunya lebih detail disusun di Perbup atau Perwal, ” tambah Hendra, yang menghadiri kegiatan ini bersama Ketua Konvensi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maratua Simanjuntak.

Sementara tersebut, Maratua Simanjuntak mengatakan, hal terutama dalam penegakan protokol kesehatan ialah partisipasi masyarakat. Maratua berharap agar pemimpin daerah, pemerintah, tokoh keyakinan, tokoh masyarakat mampu memberikan model bagi masyarakat lain.

“Partisipasi masyarakat sangat penting disini dan yang tak kalah pentingnya adalah keteladanan. Seorang ayah yang menjadi teladan anaknya, pemimpin wilayah kepada masyarakatnya, tokoh agama, masyarakat/ budaya. Ini semua harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat. Masa pemimpinnya saja tidak patuh adat kesehatan, bagaimana rakyatnya mau diminta disiplin protokol kesehatan. Jadi, kita yang ada di sini semua harus bisa menjadi teladan, ” kata Maratua di depan 30 orang peserta sosialisasi.

Kaban Kesbangpol Pemkab Deli Serdang Togar Panjaitan meminta kepada FKUB dan Forum Kewaspadaan Dini Bangsa (FKDM) Deli Serdang, tokoh bangsa, agama, adat dan ASN di dalam lembaga yang dia pimpin maksimal menegakkan Perbub Nomor 77 Tarikh 2020.

“Merespons Inpres Nomor 6/2020 dan Pergub Cetakan 34/2020, Pemkab Deli Serdang mengutarakan Perbup Nomor 77 Tahun 2020. Melalui Perbup ini kita tetap berharap FKUB, FKDM, Pramuka, arsitek agama, adat, masyarakat maksimal menanamkan protokol kesehatan, ” ujar Togar.

Usai melakukan sosialisasi di Kesbangpol Pemkab Deli Serdang, Hendra Dermawan dan Maratua Simanjuntak beserta rombongan melanjutkan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Medan Selayang