pemerintah-diminta-bangun-cadangan-bbm-nasional-1

Negeri Diminta Bangun Cadangan BBM Nasional

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Jakarta, Akuratnews. com – Insiden kebakaran RU (Refinery Unit) VI Balongan, Indramayu, milik Pertamina seharusnya menjadi momentum yang tepat bagi Pemerintah buat secara lebih serius membikin cadangan BBM Nasional. Persediaan itu diperlukan untuk menahan ketahanan energi nasional bila sewaktu-waktu terjadi krisis BBM.

“Kita belum tahu pasti berapa persediaan BBM yang terbakar pada kasus Balongan. Namun jika melihat kapasitasnya yang 150 ribu barel per keadaan (bph) dan dengan anggapan cadangan operasional 23 keadaan, maka tersimpan sebesar 3. 5 juta bph ataupun setara dengan 0. 55 juta kilo liter (KL) di Kilang Balongan. Jumlah yang sangat besar, ” demikian kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Mulyanto memperhitungkan, untuk beberapa hari ke depan, sampai suksesnya 100 persen recovery, distribusi BBM yang sebelumnya dipasok RU Balongan akan diambil mendaulat oleh RU lain. Minus adanya cadangan operasional BBM dari RU-RU Pertamina yang lain, tentu Pertamina akan kedodoran dan akan memicu kelangkaan BBM.

“Karena itu berkaca dari urusan kebakaran RU Balongan itu, maka menjadi penting dengan nasional kita membangun membentuk cadangan BBM Nasional, ” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Pabrik dan Pembangunan.

Mulyanto melihat sampai hari ini Indonesia belum mempunyai cadangan BBM nasional. Apalagi regulasi terkait soal itu pun belum tersedia. Padahal ini amanat yang diwajibkan UU No. 30 tarikh 2007 tentang Energi pada Pemerintah.

“Sayangnya kewajiban ini selama dekat 20 tahun belum dipenuhi, ” kata politisi PKS yang akrab dipanggil Pak Mul ini.

Mulyanto menambahkan, sebenarnya BPH Migas sudah mulai secara menetapkan Peraturan BPH Migas tentang Penyediaan Cadangan Operasional BBM, namun sepertinya BPH Migas belum “pede” buat menetapkan cadangan BBM Nasional, serta menyerahkannya kepada Gajah ESDM.

Sementara Kementerian ESDM, termasuk Jawatan Energi Nasional, yang keanggotaannya baru terbentuk, belum terlihat mengambil prakarsa ini.

Karena itu patuh Mulyanto Pemerintah harus serius soal ini.

“Sekarang adalah momentum dengan tepat untuk merumuskan, mengatur regulasi dan membangun Cadangan BBM Nasional, agar ketahanan BBM kita tangguh & tidak rentan terhadap krisis BBM, ” tegas Mulyanto.

Untuk diketahui, sebenarnya dalam UU No. 30 tahun 2007 mengenai Energi dan turunannya PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) pedoman dasar untuk itu telah ada termasuk juga pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Dalam UU No. 30/2007 tentang Energi, pada Pasal 5 diatur ketentuan, bahwa (1) Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan penongkat energi, dan (2) Ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi, diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional.

Dalam PP No. 79/2014 tentang KEN disebutkan pembagian cadangan energi menjadi: Cadangan Strategis; Cadangan Penyangga Energi; dan Basi Operasional.

Istimewa terkait BBM dalam UU No. 22/2001 tentang Migas pada pasal 46 ayat (3) secara eksplisit diatur ketentuan, bahwa pengaturan dan penetapan cadangan bahan mengobarkan minyak (BBM) Nasional merupakan salah satu tugas sejak BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas.

Keadaan ini sudah ditetapkan serta diundangkan Peraturan BPH Migas No. 9/2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional BBM yang mewajibkan kepada pemegang ijin usaha BBM untuk merancang dan mengoperasikan Fasilitas Penyimpanan Cadangan Operasional BBM dengan bertahap sampai tahun 2024 untuk dapat menyimpan BBM selama 23 hari.

“Ini merupakan kiprah yang baik, tinggal secara nasional ditingkatkan dan diperluas dari pengaturan tentang cadangan operasional menjadi cadangan BBM Nasional, ” pungkas Mulyanto.