mahasiswa-dan-santri-diminta-kawal-korupsi-hibah-ponpes-di-banten-1

Mahasiswa dan Santri Diminta Kawal Korupsi Hibah Ponpes pada Banten

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

AKURATNEWS : Kasus korupsi dana hibah Pesantren (Ponpes) Tahun Anggaran (TA) 2020 di Banten terus mencuat, setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten, menetapkan mantan Kabiro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten, Irvan Santoso sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Koordinator Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Deni Iskandar, meminta pada semua elemen mahasiswa dan santri di Banten, tuk bersama-sama mengawal kasus korupsi dana hibah Pondok Pesantren tersebut.

“Jadi persoalan korupsi hibah Ponpes di Banten, harus dikawal oleh semua stakholder lalu semua elemen masyarakat, dari mulai mahasiswa maupun oleh para santri di pondok pesantren, ” kata Deni, diacara diskusi publik, bertajuk, Banten Dalam Pusaran Korupsi, Selasa (01/06) di Sodong, Pandeglang.

Selain itu, Deni juga meminta agar agar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen di negara, segera turun tangan mengusut tuntas persoalan korupsi tersebut, yang itu melibatkan ratusan Ponpes menjadi korban kebijakan Wahidin Halim selaku Gubernur Banten.

“Dalam hal ini, KPK harus turun ke Banten. Jangan sampai para kiai dan para alim ulama, menjadi korban kebijakan, serta menjadi tersangka semua. Jangan juga dalam pengusutan fall ini, kemudian ada melimpah Ponpes yang di segel, oleh Kejati, ” terang Deni.

Sebelumnya, JPMI secara resmi sudah melaporkan kasus korupsi dana hibah Ponpes ke KPK pada Rabu, 24 Apr 2020 kemarin. JMPI melaporkan tiga orang pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yg diduga terlibat dalam pusaran korupsi hibah tersebut.

Tiga orang tersebut diantaranya, Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah Almuktabar, dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Kota (BPKAD) Rina Dewiyanti.

“Hari ini, berkaitan yang dilaporkan JPMI ke KPK sudah terbukti. Kejati sudah memanggil Sekda lalu Kepala BPKAD. Tapi kan faktanya, Kejati tidak berani juga memanggil WH. Padahalkan jelas, dugaan ketelibatan WH sebagai Gubernur dalam pusaran korupsi hibah Ponpes terkait, pelan-pelan terbukti. Itu disebut oleh pengacara mantan Kabiro Kesra, ” katanya

“Maka dengan itu, kami JPMI hari terkait meminta agar KPK segera turun tangan. Kita tidak ingin nama para kiai penjaga gerbang Banten terkait, justru dikorbankan. Ini penting, KPK harus turun tangan dan datang ke Banten. Kemudian JPMI juga meminta agar semua elemen mahasiswa dan santri di semua Ponpes di Banten, harus mengawal persoalan ini. Bila perlu dorong KPK, agar agar turun ke Banten, ” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri mengatakan, pihaknya mengaku sangat berterima kasih atas laporan JPMI ke KPK. “Terima kasih informasinya, nanti kita atensi, inch kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Kamis 27 Mei 2021 Kemarin. ***