kreditur-ioi-temui-penyidik-polri-yang-paksakan-pasal-pidana-1

Kreditur IOI Temui Penyidik Polri Yang Paksakan Pasal Kejahatan

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

AKURATNEWS –  Sebesar kreditur produk High Promissory Notes (HYPN) PT IndoSterling Optima Investa (IOI) diketahui menemui penyidik Mabes Polri yang memaksakan pasal pidana terhadap keputusan inkrah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Salah kepala kreditur HYPN IOI asal Surabaya, Viana Koeswanto di dalam Selasa (4/5) mencoba menderita penyidik Subdit Perindustrian serta Perdaganan (InDag) Mabes Polri yang dipimpin oleh AKBP Agung Yudha Adhi Nugraha SH.

“Sebagai kreditur produk HYPN sebab IOI yang telah menyetujui dengan putusan PKPU serta telah menerima pembayaran kami justru mempertanyakan mengapa Penjaga justru tetap memaksakan buat membawa kasus ini ke persidangan, ” ujar Viana.

Berdasarkan rencana Putusan No 174/Pdl Sus-PKPU 2020/PN Niaga Jakarta Tengah atas proses restrukturisasi keluaran High Promissory Notes (HYPN) senilai Rp 1, 9 triliun, terdapat sebanyak tujuh kelompok kreditur yang pembayarannya dilakukan bertahap sampai tahun 2027

Awalnya, IOI akan mulai melaksanakan pembayaran pada Maret 2021. Namun, proses itu dipercepat pada Desember 2020 serta secara bertahap dilakukan pembalasan. Hingga pekan ini, IOI telah melakukan enam kala pembayaran terhadap 1. 102 kreditor.

“Sebagai kreditur, kami justru mau dirugikan ketika pembayaran pada kami macet. Kami tidak ingin nasib kami seragam nasabah kasus-kasus lain alhasil tidak menerima hak kami, ” tegas Viana.

Sebelumnya, kuasa norma PT IndoSterling Optima Investa (IOI) Hardodi kepada media Minggu (2/5) mengungkapkan di dalam sistem hukum perdata, pihak kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian seandainya debitor telah lalai melakukan isi perdamaian, hal ini diatur dalam Pasal 291 Jo. Pasal 170 Peraturan Nomor 37 Tahun 2004.

“Boleh sekadar menempuh jalur pidana kalau IOI dianggap telah lengah menjalankan kewajibanya sesuai vonis PKPU, tapi faktanya sekitar ini lancar-lancar saja. Makin sebagai itikad baik konsumen kami melakukan percepatan pembayaran. Perlu diketahui, saya kerap ditanya sebagian besar kreditur, apakah uang kami mampu kembali kalau jalur pidana terus berjalan, saya tanggungan tidak ada jaminan mampu kembali, ” tutur pengaruh hukum IOI dari HD Law Firm

Hardodi merasa heran mengapa pihak penyidik Mabes Polri begitu ngotot melanjutkan kasus meskipun buktinya masih kurang. Bahkan di beberapa POLDA justru telah mengeluarkan SP3 dengan alasan restorative justice. “Kalau fokusnya pada perhatian kreditur, maka proses teliti harusnya didahulukan, ” sirih Hardodi.

Sehari sebelumnya, Senin (3/5), IOI telah menunaikan pembayaran periode keenam dari proses restrukturisasi HYPN senilai Rp satu, 9 triliun.

Deasy Sutedja, Communication Director IndoSterling Group, di wadah terpisah menyatakan komitmen untuk menjalankan kewajiban dari vonis PKPU. Percepatan pembayaran yang dilakukan IOI di zaman pandemi ini menjadi informasi nyata komitmen perusahaan menutup kewajiban kepada kreditur serasi dengan hal yang telah disepakati.

“Kami selalu berkomitmen sejak mula bahwa IOI akan berusaha menjadikan kepentingan kreditur sebagai prioritas utama, ” kata Deasy.