Kepala Jokowi Sebut Hasil TWK Tak Jadi Ukuran Berhentikan 75 Anggota KPK

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

AKURATNEWS porakporanda Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpandangan hasil tes tidak dan merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes.

Presiden Jokowi menuturkan, KPK harus memiliki sumber gaya manusia (SDM) terbaik serta berkomitmen tinggi dalam cara pemberantasan korupsi. Untuk tersebut, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus menjadi periode untuk pemberantasan korupsi dengan lebih sistematis.

“Hasil tes wawasan kebangsan hendaknya menjadi langkah-langkah perubahan KPK, baik terhadap pribadi maupun institusi dan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos, ” kata Jokowi, Senin (17/5).

Kalau dianggap ada kekurangan, Presiden Jokowi berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pelajaran kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dikerjakan langkah-langkah perbaikan untuk level individual maupun organisasi.

Jokowi pun menodong pimpinan KPK, Kemenpan-RB, & BKN untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) di putusan pengujian Undang-undang Bagian 19/2019 terkait proses pemberian status pegawai KPK menjelma ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya minta pada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak tinggi bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sama dengan yang saya sampaikan sebetulnya, ” ujarnya.

TWK pegawai KPK menjadi polemik setelah terdapat 75 orang tidak lolos. Beberapa merupakan penyidik yang medium menangani kasus-kasus korupsi luhur.

Sebelumnya, arahan KPK mengeluarkan Surat Kesimpulan Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 mengenai hasil TWK tersebut. SK berisikan empat poin. Pertama, menetapkan nama-nama personel yang tersebut dalam tambahan surat keputusan ini tak memenuhi syarat dalam buram pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud di dalam diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung berat kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih sendat.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seandainya di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kesimpulan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.