Kampanye Online Dinilai Kurang Efektif

Kampanye Online Dinilai Kurang Efektif

Jakarta, Akuratnews. com – Pemilu yang dijalankan saat pandemi COVID 19 tersebut, memang terkesan dipaksakan. Tidak bisa dipungkiri pesta demokrasi tersebut di dalam pelaksanaannya selalu mengundang banyak pengikut saat kampanye, maupun ketika keadaan pemilihan tiba.

Kali ini KPU telah menyiapkan beberapa aturan terkait pengoperasian Pemilu melalui PKPU tahun 2020.

Peraturan tersebut selalu menyangkut teknis kampanye yang harus dilakukan secara online.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 64 PKPU 6/2020 yang berisi “Partai politik/pasangan calon/tim kampanye yang bermaksud menggelar kampanye akbar harus mengupayakan agar kampanye dilakukan melalui media daring”.

“Pada status pandemi COVID 19 ini pola kampanye yang paling efektif adalah kampanye digital, baik kampanye secara virtual maupun memanfaatkan media sosial, ” ujar Emrus Sihombing Spesialis komunikasi politik seperti dikutip sebab Antara.

Para Paslon harus memahami situasi dan memanfaatkan cara yang ada untuk mengabulkan kampanye secara aman.

Emrus Sihombing juga menyatakan bahwa kampanye itu adalah cara untuk mengenalkan Paslon ke masyarakat, sekaligus menyampaikan visi misinya.

Kampanye yang dilakukan secara online tidak akan mengubah esensi lantaran kampanye tersebut.

Tetapi, nampaknya masih banyak Paslon yang menggunakan metode lama dengan tatap muka secara langsung.

Dilansir dari Antara, Pelaksana harian Ketua KPU RI Ilham Saputra pada Rabu 21 Oktober 2020 melaporkan bahwa masih banyak Paslon yang menggunakan cara tatap depan.

Dia menjelaskan kalau hanya 23 persen Paslon dengan melakukan kampanye secara online, tengah 77 persen masih menggunakan jalan tatap muka.

Manuver online tidak dilakukan karena kira-kira belum familar-nya masyarakat di daerah tertentu dengan metode tersebut, terang Ilham.

Selain itu, kampanye online kurang diminati karena Paslon hanya memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengenalkan visi misi mereka.

Mampu jadi kampanye tersebut kurang efektif karena kendala kepemilikan ponsel serta sinyal internet.

Teristimewa, kendala masyarakat yang masih belum melek teknologi juga membuat Paslon mau tidak mau harus melaksanakan kampanye tatap muka.

Dengan adanya laporan tersebut, KPU sebagai pelaksana dan pembuat kecendekiaan Pemilu tentu akan melakukan pertimbangan terkait laporan tersebut.

Terlebih, KPU akan tetap menyiasati kampanye dilaksanakan melalui online.