Divonis Bersalah Oleh DKD Peradi Jatim, Mantan Pengacara Konsumen Sipoa Protes Keras

Divonis Bersalah Oleh DKD Peradi Jatim, Mantan Pengacara Konsumen Sipoa Protes Keras

Surabaya, Akuratnews. com – Masbuhin, memprotes keras vonis bersalah kepada dirinya yang ditetapkan oleh Lembaga Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Perbincangan Indonesia (Peradi) Jatim.

Menurutnya apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan dan ada dugaan unsur kesengajaan buat mencemarkan nama baiknya sebagai permufakatan.

“Saya menduga tersedia pihak-pihak yang secara sistematis untuk merusak profesi dan kehormatan beta sebagai advokat melalui fitnah & pencemaran nama baik saya dalam berbagai media, ”kata Masbuhin, Selasa (16/11/2020).

Selain itu, ia mempermasalahkan statement dari pemimpin DKD Peradi Jatim, Pieter Talaway, yang menudingnya menjadi kuasa hukum direksi Sipoa sejak 6 Februari 2019.

“Pada agenda 6 Februari 2019, Masbuhin menjelma Pengacara Direksi Sipoa yang menjelma Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang. ”ujar Masbuhin mengikuti pernyataan Pieter, yang dimuat disalah satu media cetak harian.

“Pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, dan saya duga untuk mengiring opini kepada semua orang (melalui) media masa supaya kehormatan Saya sebagai Pengacara menjadi rusak. ” tegas Masbuhin.

“Kalau saudara Pieter Talaway bisa membuktikan bahwa (tanggal 16 Februari 2019 Masbuhin menjadi Adjuster Direksi Sipoa yang menjadi Simpulan dalam kasus tersebut sebelum itu disidang), Saya menyatakan bahwa saya tidak akan banding dan mau pensiun jadi Advokat, ” janji Masbuhin.

Diakui Masbuhin, Direksi Sipoa memang pernah memberi kuasa kepadanya pada tanggal 6 Februari 2019, tepatnya 8 keadaan sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya di 14 Februari 2019. Saat itu status hukum direksi Sipoa telah jadi Terdakwa di Pengadilan.

“Isi, maksud dan arah kuasa Sipoa kepada saya ialah agar nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, saya diminta untuk mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita, dan dikembalikan kepada para konsumen dan klien beta sebagai bentuk refund dan pertanggungjawaban Sipoa kepada seluruh konsumennya, ” tandas Masbuhin.

Tatkala, Kuasa hukum Masbuhin yakni Purwanto menambahkan, ada tiga poin yang janggal dalam putusan DK Peradi yakni menelantarkan klien, bermain perut kaki dan tidak ada koneksi.

Menurut Purwanto, di memutus perkara ini DK Peradi tidak independen, tidak solutif & tidak profesional. Sebab, apabila tersedia laporan penelantaran ke DK terkait penelantaran klien maka harus dipandang juga pencapaian kerja yang dikerjakan.

“Kalau setiap orang menyatakan menelantarkan tapi hasil kerja sudah terpenuhi apa yang jadi persoalan, ” ujar Purwanto.

Purwanto sangat menyayangkan status SDM yang ada di DK Peradi ini, terlebih lagi adanya benturan kepentingan dalam penanganan tentang ini.

Yakni, salah satu anggota DK Peradi yakni Yusron mempunyai isteri yang masih utama assosiate dan yang bersangkutan yang membuat pengaduan ini.

“Padahal Yusron ini yang menjalankan 131 konsumen yang dulu kliennya Masbuhin. Ini sangat syarat secara kepentingan. Saya sudah berungkali mengingatkan hal itu, tapi tidak pernah didengarkan, ” ujarnya.

Kejanggalan kedua terkait menelantarkan konsumen, menurut Purwanto hal itu benar relatif karena apabila ada 900 orang dan ada salah kepala, salah dua atau salah 3 menyatakan telah ditelantarkan padahal buatan telah dicapai maka harusnya tersebut ditolak oleh DK Peradi.

“Maka harusnya DK Peradi ini diisi oleh orang dengan bersih, independen dan mengerti barang apa itu etika, ” ujarnya.

Seperti diketahui, DKD Peradi menjatuhkan putusan pemberhentian sementara semasa 12 bulan kepada Masbuhin.

DKD Peradi juga melarang Masbuhin berpraktek sebagai advokat selama ia diberikan sanksi.